SINYAL BAHAYA TRANSISI DEMOKRASI KITA

Ekonomi

                   Setiap menyalakan media TV Nasional akhir-akhir ini malah menimbulkan kekawatiran yang berlebihan dalam diri saya, semoga ini hanya perasaan saya saja , terkait dengan informasi wabah covid-19 di tanah air, yang belum ada kpastiaan ujung nya di tambah dunia sedang mengalami wabah luar biasa dengan resesi ekonomi yang menghantui setiap negara, tidak terkecuali di negara kita tercinta termasuk dalam proses transisi demokratisasi di tanah air , Seperti kita ketahui Pasca perubahan UUD 1945, Indonesia telah menggelar pemilu presiden dengan demikian, perubahan UUD 1945 telah menjadikan Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial murni, karena presiden dan wakil presiden maupun anggota parlemen sama-sama di pilih melalui pemilu, sistem pemerintahan presidensial tingkat nasional ini kemudian di duplikasi di tingkat daerah PEMILU 2019 bertepatan dengan 20 tahun demokrasi di Indonesia yang secara prosedural dimulai pada Pemilu 1999. Meski telah mengalami banyak kemajuan, Demokrasi Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah dan perhatian serius . Bahkan evaluasi publik nasional terhadap kondisi demokrasi mengindikasikan adanya sinyal bahaya pada aspek-aspek kebebasan sipil, penegakan hukum, dan keamanan. Demokrasi Indonesia banyak dipuji sebagai contoh sukses transisi dan konsolidasi demokrasi dalam waktu yang relatif cepat dan damai. Bahkan Indonesia dinilai sebagai demokrasi terdepan di antara negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.
Pujian ini juga diarahkan pada keberhasilan menggelar lima kali pemilihan umum pada tingkat nasional dan ratusan pemilu kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara bebas, jujur, dan damai. Dalam dua dekade, demokrasi kita juga telah berhasil meningkatkan kualitas kesejahteraan warga dan mendorong pemerataan pembangunan. Saat ini, Demokrasi yang bertumbuh kembang di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berat. Setidaknya, ada dua hal pokok yang menjadi tantangan itu. Pertama, rakyat melawan oligarki yang sudah lama bercokol dan menjadi penyakit di Indonesia sejak Orde baru. Oligarki ini tumbuh dalam kondisi sistem yang digerakkan. Karena kapitalis lokal Indonesia di era Orde Lama dan Orde Baru tidak kuat, bahkan tidak ada. Para kapitalis itu terbentuk karena patronase-klientelistik dengan pemerintah, terutama Orde Baru. dalam pemahaman Patronase-klientelistik adalah sistem hubungan kekuasaan di mana penguasa sebagai patron, dan para suporter teristimewa orang dekat sebagai klien. Relasi mereka ditandai dengan distribusi materi entah berupa uang, sumber daya ataupun akses terhadap kekuasaan. Penguasa mendistribusikan itu ke kliennya, dan klien memberikan dukungan politik bagi penguasa/sang patron. Mereka saling melindungi dan saling menguntungkan, Di sinilah, Orde Baru yang dikuasai militer menjadi pelindung utama bagi para kelompok yang hidup karena kongkalikong dengan penguasa. Segitiga inilah yang kemudian membentuk oligarki di Indonesia, mulai dari pusat hingga daerah. Rakyat banyak dirugikan oleh oligarki semacam ini.
Namun, dalam enam tahun terakhir, kualitas demokrasi Indonesia dinilai mengalami kemunduran prosesnya. kalo Menurut Freedom House, salah satu lembaga  yang mengukur peringkat kebebasan suatu negara, Status Indonesia enam tahun terakhir (2014-2019) ialah sebagian bebas (partly free). Ini adalah penurunan dari periode 2006-2013 yang dinilai dengan status bebas (free). Penurunan ini terjadi karena negara dinilai gagal menjamin hak-hak sipil kepada kalangan minoritas, pembatasan oposisi, dan sikap kompromistis terhadap kelompok-kelompok intoleran. Penilaian Freedom House didasarkan pada pendapat sejumlah ahli yang dinilai cukup paham terhadap kondisi Indonesia. Konsolidasi nasional dan komitmen Dalam 20 tahun, demokrasi di Indonesia telah cukup terkonsolidasi. Merujuk pada Linz dan Stepan (1996), konsolidasi demokrasi dapat dilihat dalam tiga dimensi utama, yakni perilaku, sikap, dan konstitusi. Dari dimensi perilaku, saat ini pemerintah tidak lagi dihantui oleh risiko dan ancaman kudeta atau ancaman kekerasan secara nyata dari kelompok politik tertentu. Militer telah berkomitmen untuk mengambil jarak dari gerakan politik. Demikian juga kelompok-kelompok teroris yang ada sejauh ini berhasil ditekan dan di perangi. Kelompok-kelompok kepentingan saat ini lebih cenderung memilih partai politik sebagai media perjuangan politiknya. Maka pemerintahan yang terpilih secara demokratis tidak lagi dihantui ketakutan kekuasaannya akan direbut dengan kekerasan.kondisi ini mengindikasikan bahwa demokrasi semakin terinternalisasi di dalam kesadaran rakyat Indonesia. Rakyat juga berkomitmen untuk menjadikan demokrasi sebagai norma rujukan ketika menghadapi situasi darurat secara politik maupun ekonomi. Mayoritas rakyat meyakini bahwa jika situasi memaksa untuk dilakukannya perubahan politik atau pergantian kepemimpinan, harus dilakukan dengan ukuran-ukuran proses demokratis (konstitusional ), Sikap ini wujud dalam dukungan publik yang luas dan positif terhadap pemilu untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya di legislatif baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dimensi ketiga ialah konstitusional. Demokrasi telah menjadi satu-satunya aturan main yang dipilih semua kelompok kepentingan. Mereka telah terbiasa untuk menggunakan prosedur dan proses demokrasi untuk menyelesaikan konflik. Aturan-aturan perundangan yang mengatur partai politik, pemilu, pemerintahan, dan legislatif terus mengalami perbaikan. Demikian juga adanya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga tertinggi yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu terbukti sangat efektif. Kendati masih sering muncul ketegangan pasca pemilu, penyelesaian akhirnya tetap dilakukan lewat jalur peradilan di MK.
Di antara prinsip-prinsip demokrasi yang dinilai sangat penting, antara lain kebebasan untuk mengkritik pemerintah, tersedianya lapangan pekerjaan untuk semua masyarakat, pemilu yang bebas dan adil, kecilnya ketimpangan pendapatan, media massa yang bebas, dan perlindungan hak-hak sipil minoritas. Lalu faktor-faktor apa yang menyebabkan penurunan kepuasan rakyat terhadap demokrasi pasca-Pemilu 2019 ini? Dari data-data yang ada, penyebab penurunan tersebut tidak terkait dengan faktor ekonomi. Secara umum, rakyat menilai kondisi ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional cukup baik. Demikian juga tingkat inflasi yang memengaruhi daya beli rakyat tidak terlihat mengalami lonjakan (sebelum wabah covid 19), Sejumlah faktor non ekonomi turut berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Di antara yang paling penting ialah memburuknya penilaian atas kondisi politik, keamanan, dan penegakan hukum. Sinyal bahaya akibat kesenjangan antara preferensi terhadap demokrasi dan penilaian atas kondisi pelaksanaan demokrasi harus segera direspons. Penilaian Freedom House ternyata sejalan dengan penilaian rakyat pemilih. Oleh sebab itu, memburuknya penilaian atas kondisi kebebasan sipil, penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan harus menjadi perhatian serius.Apalagi, tahun ini, Indonesia akan menghadapi gelombang ketiga pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak. Jika tidak diatasi dengan sungguh-sungguh, efek memburuknya kualitas demokrasi nasional akan berdampak pula pada penurunan kualitas demokrasi di daerah daerah indonesia.
Kebutuhan untuk memperbaiki kondisi demokrasi adalah tanggung jawab semua pihak, tetapi pemerintah memiliki mandat lebih besar. Penilaian publik internasional dan rakyat pelaku demokrasi ialah petunjuk bahwa upaya perbaikan kualitas demokrasi harus dilakukan terus-menerus. Sebab, yang lebih penting ialah secara substantif seluruh warga bangsa ini dapat menikmati tingkat kebebasan, kemakmuran, dan rasa aman lebih tinggi melalui proses demokrasi. Pemilihan Umum (Pemilu) serentak lima kotak dari tingkat DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD RI, DPR RI dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 telah berlalu. Kelanjutan Demokrasi dan Pemilu Serentak di Indonesia beberapa kendala yang masih menghantui adalah meluas dan masifnya politik uang ini tidak kita tutup mata dengan kondisi inilah Ancaman serius bagi proses demokrasi kita, Menyikapi hal ini, Seperti Djayadi Hanan berpandangan bisa jadi masyarakat kita menganggap bahwa praktik politik uang bukan sesuatu yang salah. Ia mencontohkan penelitian yang dilakukan Frederic Schaffer pada masyarakat Sinegal dalam Democracy in Translation yang mencoba memahami posisi uang menurut masyarakat dalam demokrasi. Kesimpulan yang didapatkannya adalah masyarakat menganggap demokrasi itu bagi-bagi rejeki Selama ini yang ditangkap adalah berupa uang, lantas bagaimana dengan jasa yang marak yang dianggap biasa di tengah-tengah masyarakat. Politik uang mungkin bisa dicegah dan orang tidak mau menerimanya, tetapi bagaimana dengan jasa? jelas kita tidak mau seperti ini.

 *billy S.I.P, penulis adalah aktif sebagai Sekertaris Pemuda Lira Kota Bekasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *