PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA

Uncategorized

Tulisan ini dilatar belakangi oleh munculnya fenomena semangat gelombang demokrasi yang turut melanda di Indonesia 21 tahun belakangan. seperti kita ketahui gelombang demokrasi itu membawa pengaruh kuat bagi kemunculan wacana penguatan partisipasi politik yang ditekan pada masa orde baru. Seperti kita ketahui orde baru melakukan dua dekade mobilisasi politik dekade pertama 1970 -1980 sedangkan dekade kedua terjadi antara 1980-1990, pemerintahan orde baru menjalankan model pembangunan yang mengedepankan aspek ekonomi ketimbang politik. Banyak sejarawan menyebutnya sebagai model pembangunan teknokratis. Model pembangunan ini dipandang berhasil dalam menjalankan pembangunan dengan mengambil kebijakan untuk mengontrol ketat kegiatan-kegiatan politik termasuk partisipasi rakyat di dalamnya. Namun, model pembangunan yang sebelumnya sangat dipuja-puja pada masanya itu, Mendapat kritik dan penentangan yang kuat dari berbagai aktivis pergerakan pada saat itu karena salah satunya Pembangunan ekonomi hanya di nikmati segelintir elit dan menciptakan ketimpangan sosial di tengah tengah masyarakat. Pasca lengsernya orde baru, partisipasi politik ditingkatkan melalui penguatan partai politik dan pemilu. Konsekuensinya dari kebijakan ini adalah, meningkatnya partisipasi rakyat dalam kegiatan bernegara. pembangunan ekonomi juga ditujukan dalam rangka pemerataan pendapatan. ada yang bilang Model pembangunan pasca orde baru sering disebut sebagai model populis.
Pasca perang dunia kedua terjadi perubahan politik global yang sangat besar, seperti lahirnya negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang berhasil membebaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme. Disisi lain, perubahan politik global juga melahirkan polarisasi ideologi dalam dua kutub besar, yakni antara negara-negara yang berideologikan demokrasi-kapitalisme atau biasa disebut Blok Barat, dengan negara-negara yang mengusung ideologi diktator-komunisme atau biasa disebut Blok Timur. Dalam pertarungan dua blok tersebut, negara-negara yang baru lahir pasca perang dunia menjadi obyek pengaruh politik kedua blok tersebut agar bergabung dan menjalankan pembangunan negaranya dengan salah satu dari dua ideologi tersebut. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Barat yang ditandai dengan besarnya gelombang demokratisasi yang melanda negara-negara berkembangdan kemenangan kapitalisme yang diusung blok Barat serta jatuhnya rezim komunis di Uni Sovyet, biarpun sekarang tiongkok yang bergeliat sudah berhasil melawan dominasi dari negara barat dengan menguasai perdagangan dunia yang menimbulkan perang dagang ( trade war ) sekarang ini, hal ini pun mempengaruhi Pembangunan politik kemudian secara hegemoni di maknai sebagai wacana pembangunan demokrasi .Terlebih dengan adanya fakta bahwa, pemerintahan demokratis cenderung mampu memajukan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang terjadi di negara-negara Barat. Arus wacana ini pula yang kemudian banyak dianut oleh negara-negara berkembang untuk dijadikan sebagai model pembangunan politiknya .Dalam wacana demokrasi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa demokrasi diartikan sebagai suatu sistem politik dan pemerintahan yang dipegang oleh rakyat . Atas dasar itu, demokrasi memberikan kesempatan kepada tiap-tiap orang untuk berpartisipasi dalam menentukan jalannya penyelenggaraan negara. Partisipasi politik yang meluas dianggap menjadi poin bagi pembangunan, baik politik maupun ekonomi. Konsep inilah yang diklaim berhasil memajukan politik dan ekonomi di negara-negara Barat.
Namun demikian,di negara-negara berkembang seperti di negara kita, wacana partisipasi politik memiliki perbedaan yang cukup kontras dengan kondisi Barat, terutama dalam ranah praktiknya. Misalnya, di Indonesia nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri telah di atur dalam dasar dan konstitusi sejak Indonesia berdiri sebagai negara-bangsa yang merdeka. Tetapi,pembangunan demokrasi di Indonesia tidak selalu sejalan dengan teori dan praktik yang berlaku d iBarat.Hal ini tercermin dari beragam model demokrasi yang tumbuh tatkala diterapkan di Indonesia. Di era orde baru,meski pemerintah pada saat itu menamakan format politiknya dengan nama demokrasi pancasila, tetapi pada kenyataannya partisipasi politik dikontrol oleh negara dalam rangka mewujudkan stabilitas politik demi kelancaran pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka kepatuhan pada kekuasaan politik menjadi hal yang pokok. Banyak kebijakan yang dirumuskan oleh rezim orde baru pada dasarnya justru mengekang partisipasi politik dan kemudian dimobilisasi ke tempat lembaga fungsional yang apolitis, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan lain lain. Bahkan Pemilu dan partai politik pun dikontrol ketat. Negara menyederhanakan partai politik menjadi dua partai saja dan satu golongan karya. Jika masa orde baru menggunakan sistem demokrasi ( demokrasi pancasila ) dalam menjalankan kekuasaannya, seharusnya peran rakyat dalam politik menjadi kunci utama pemerintahan rakyat tersebut. Bentuk nyata dari peran rakyat tersebut adalah partisipasi rakyat dalam menentukan kekuasaan. Setidaknya, pemerintah harus mendukung pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang demokratis tanpa intimidasi dari penguasa. Namun yang terjadi di era orde baru justru seluruh aktifitas politik masyarakat berada dalam kontrol pemerintahan. Sebaliknya, pasca orde baru,hal utama yang diterapkan dalam era ini adalah memberikan partisipasi politik yang luas kepada rakyat , setelah tiga puluh dua tahun partisipasi rakyat tersebut dikontrol atas nama pembangunan. Setelah orde baru menjadi babak baru dimulainya tahapan bagi rakyat Indonesia, yang kemudian dikenal juga dengan reformasi, yaitu suatu proses untuk membuka ruang-ruang politik, hukum, ekonomi, sosial yang selama hampir tiga puluh dua tahun dikontrol oleh penguasa. Di era pasca orde baru, terdapat perspektif yang berbeda dengan rezim orde baru, bahwa partisipasi politik merupakan bentuk nyata dari konsep kedaulatan rakyat. Melalui partisipasi politik, rakyat ikut menentukan orang-orang yang akan memegang kekuasaan secara bebas tanpa takut di intimidasi oleh penguasa atau siapapun. Hal ini ditandai dengan terselenggaranya beberapa kali pemilu yang demokratis, tumbuhnya partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa lainnya yang menunjukkan pelibatan rakyat secara luas dalam kegiatan politik.

Secara teori salah satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya proses pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu. Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting. Partisipasi ini bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Secara prinsipil, demokrasi merupakan partisipasi seluruh rakyat dalam mengambil keputusan-keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Keputusan politik yang dimaksud adalah kesepakatan yang ditetapkan menjadi sebuah aturan yang akan mengatur kehidupan seluruh rakyat itu sendiri. Keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi, karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu sendiri. Demokrasi memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik serta persamaan bagi seluruh warga negara dewasa untuk ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda yang telah diputuskan secara bersama. Dalam konteks konstestasi keikut sertaan dalam demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam pemantauan atau pengawasan pilkada lokal ataupun pemilu nasional dapat terwujud dalam dua bentuk. Yang pertama, partisipasi formal yang dijalankan melalui organisasi-organisasi pemantau pilkada atau pemilu yang yang fokus terhadap isu-isu pemilu atau memantau jalannya pemilu. Namun, organisasi-organisasi ini terakreditasi sebagai pemantau di Komisi Pemilihan Umum (KPU) wilayah masing-masing atau nasional atau dalam pemilu serentak akreditasi pemantau pemilu didapat dari Badan Pengawas Pemilu. Kedua, partisipasi politik masyarakat yang ekstra formal. Mereka ini komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, sel-sel, dan sebutan lainnya yang menekuni terhadap politik, Termasuk dalam mengamati jalannya pelaksanaan pilkada maupun pemilihan legislatif dan pemilu presiden, dengan memantau dan mengawasi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Namun, mereka tidak terdaftar atau terakreditasi di KPU setempat. Partisipasi ekstra formal ini pada umumnya berbentuk pernyataan publik dan pelaporan tentang penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pemilu, seperti penyampaian kritik serta masukan kepada institusi penyelenggara pemilu. Dua bentuk partisipasi masyarakat dalam konteks pemantauan proses pemilu tersebut, baik partisipasi formal maupun ekstra formal, merupakan wujud dari kekuatan masyarakat sipil di alam demokrasi. Selama tahap-tahap penyelenggaraan pemilu atau pemilihan kepala daerah (pilkada), mereka telah memberikan kontribusi politik signifikan dalam mengawal terselenggaranya kontestasi demokrasi yang efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ke depan, di samping akan ada pilkada di 9 provinsi, 224 kabupaten 37 kota daerah pada tahun 2020 ini yang di laksanakan di masa pandemi wabah covid 19 tentu menjadi hambatan dan tantangan serius dalam menjalankan ruang-ruang demokrasi dengan efektif dan tetap sehat. Tentu merupakan kewajiban moral bagi masyarakat luas untuk aktif mengawasi jalannya suksesi kepemimpinan di tingkat lokal maupun nasional kedepanya. Penyelenggaraan yang menjadi ajang demokrasi ini, layak dijadikan sebagai pesta rakyat yang semestinya harus disambut dengan riang kebahagiaan. Kemeriahan proses seleksi kepemimpinan melalui perolehan suara membutuhkan peran aktif seluruh warga negara baik rakyat maupun pemerintah yang merupakan penerima amanah rakyat untuk mengelola negara. Bila melihat sejarah kepemiluan, lembaga pemantau masih diyakini memiliki sumber daya perjuangan yang tulus dan ikhlas. Mereka berjuang menemani pertumbuhkan kualitas politik dan demokrasi. Pemantau menjadi pengingat yang selalu perhatian kepada penyelenggara pemilu. Kritik membangun berdasar pada teori, fakta, dan data lapangan menginspirasi regulasi dan kadang membantu kerja-kerja demokrasi dan kepemiluan. Kepentingan pencegahan dan pengawalan demokrasi membutuhkan kerja-kerja sosial para pemantau. Proses kritis yang obyektif dan penghimpunan data lapangan yang real, yang terkadang tidak terjangkau oleh pengawas lapangan dan Bawaslu, adalah nilai lebih dari para aktivis pemantauan pemilu. Partisipasi masyarakat pada momen pemilu tidak hanya dilihat dari tingginya angka pemilih yang hadir menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara. Namun, diukur dari tingkat kesadaran masyarakat serta keterlibatan aktif dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu konteks lokal atau nasional, Kekuatan partisipasi rakyat menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Oleh karena itu, partisipasi politik masyarakat, baik dalam bentuk formal maupun ekstra formal dalam ikut serta mengawasi atau memantau jalannya penyelenggaraan pemilu, jangan dipandang sebelah mata. Karena, eksistensinya dapat mencegah tindakan-tindakan kontra demokrasi yang dapat mengoyak dan menurunkan loyalitas rakyat terhadap sistem demokrasi di Indonesia.
Para ilmuwan politik yang mempelajari partisipasi politik melihat bahwa partisipasi politik adalah inti dari demokrasi. Di negara-negara yang penganut demokratis, telah menjadi anggapan umum bahwa semakin luas partisipasi maka semakin lebih baik. Dalam hal ini, tingginya partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Rendahnya tingkat partisipasi justru dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dianggap kurangnya perhatian warga negara terhadap masalah politik ( apatis) . Hal tersebut menandakan bahwa dalam masyarakat demokratis, partisipasi politik hanya terbatas pada kegiatan sukarela saja, yaitu kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari manapun. dalam semangat pembangunan politik dalam negeri bisa di katakan masuk ke dalam beberapa aspek, salah satunya ialah terjadinya partisipasi atau keterlibatan rakyat dalam berbagai kegiatan-kegiatan politik secara demokratis, juga mengatakan bahwa partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi gerakan politik. Pemikiran ini dilatar belakangi oleh paradigma yang terdapat dalam model pembangunan liberal, yang mengasumsikan bahwa faktor penyebab ketimpangan sosial ekonomi, kekerasan politik dan kurangnya partisipasi politik yang demokratis terletak dalam keterbelakangan sosial ekonomi dari suatu masyarakat. seperti contoh seperti beberapa hal yang menjadi karakteristik pemerintahan orde baru yang sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik rakyat pada saat itu seperti dipertahankannya UUD 1945, demi memperkuat eksekutif dan memperlemah legislatif, Kontrol negara terhadap pemilu, kekuasaan untuk membubarkan, menyatukan serta menentukan struktur partai-partai politik seperti kebijakan fusi pada tahun 1973 ke dalam dua partai politik saat itu terjadi pada partai PDI dan PPP Hal ini telah melenyapkan sejumlah khas pembeda sosial pemilih dan bahkan kemudian menjauhkan partai politik dari keterlibatan (partisipasi) masyarakat melalui kebijakan massa mengambang (floating mass) dimana struktur kepartaian hanya sampai pada tingkatan kecamatan. Di sisi lain,Golongan Karya dibentuk mewakili kebijakan pemerintah serta menjadi peserta pemilu yang didukung oleh sumber-sumber milik negara untuk memaksa, mengintimidasi dan menawarkan perlindungan politik. Konsolidasi, sentralisasi,dan infiltrasi militer dalam kekuasaan politik (dwifungsi ABRI) dengan melakukan penyebaran personil militer ke dalam posisi-posisi kekuasaan dalam birokrasi negara ,Praktik otoritanianisme dalam membangun korporasi organisasi politik yang diprakarsai negara, yang didalamnya terdapat kegiatan kelompok-kelompok kepentingan dan sosial ekonomi, Penyelewengan kekuasaaan aparatur birokrasi negara, Kontrol ketat politik tersebut dibarengi dengan pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yang meliputi hal-hal berikut : Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun. seperti Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969 –1994. Sasaran utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian. Selain jangka panjang juga berjangka pendek. Setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Model pembangunan orde baru jelas sekali menunjukkan suatu model pembangunan yang bersifat teknokratis seperti halnya yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson. Rezim orde baru menggunakan instrumen kekuasaan negara secara otoriter dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi tersebut. Berbeda dengan asumsi liberal yang mengatakan bahwa stabilitas politik tercipta manakala partisipasi politik sudah bersifat demokratis atau yang diistilahkan Huntington dan Nelson telah sukarela terlibat dalam kegiatan politik secara otonom (partisipasi otonom) dengan mengadakan berbagai aktifitas politik termasuk kritik terhadap pemerintahan. Akan tetapi pada era orde baru, partisipasi yang demikian dipandang sebagai tindakan subversif dari individu atau sekelompok orang. Maka pada era orde baru disusun paket kebijakan politik yang jika tidak dikatakan menjauhkan partisipasi politik rakyat, dapat dikatakan partisipasi rakyat dikontrol dan dikerahkan oleh negara kedalam wilayah tertentu (kebijakan fusi, golkar, dan floating mass) sehingga termobilisasi secara paksa (partisipasi yang dimobilisasi). Dalam hal pembangunan ekonomi tersebut, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson, melalui investasi-investasi asing, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dimana sejak tahun 1977 rata-rata angka pertumbuhannya diatas 7 % dan bahkan pada tahun 1984 Indonesia berhasil menjadi negara yang mengalami swasembada pangan. Akan tetapi pertumbuhan tersebut justru menciptakan ketimpangan, terutama ketimpangan pendapatan dimana hanya kelompok menengah saja yang menikmati hasil pembangunan tersebut.
Pada detik-detik awal runtuhnya rezim orde baru, seketika banyak kalangan membentuk ratusan partai politik, baik yang terdaftar dan diakui secara hukum maupun yang dibentuk hanya sebagai wadah meluapkan emosi psiko-politik yang tidak bisa dibendung. Diikuti juga oleh berdirinya ratusan ormas dan berbagai perkumpulan di seluruh penjuru nusantara. Maka pada Pemilu 1999 dibawah pemerintahan presiden Habibie bermunculan partai-partai politik baru yang membawa aspirasi dan kepentingan sekelompok atau golongan tertentu. Pasca orde baru, Indonesia telah melaksanakan pemilu yang demokratis sebanyak empat kali (1999, 2004, 2009, dan 2014).Jika pada masa orde baru, orientasi kebijakan negara adalah mendukung terciptanya stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi dengan mengekang partisipasi politik rakyat, maka padaera pasca orde baru, partisipasi politik rakyat menjadi faktor utama dalam pembangunan politik. Paradigma yang lahir dalam era ini adalah sesungguhnya menjadi antitesis dari paradigma pembangunan di era orde baru. Pasca orde baru, negarahendak mengembalikan nilai dan makna demokrasi dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang diwujudkan dengan mengefektifkan partisipasi politik rakyat. Pada era ini kecenderungan model pembangunannya mengarah kepada model pembangunan populis meski sebetulnya tidak dapat dikatakan demikian. Namun dari cirinya jelas menunjukkan perbedaan yang signifikan terutama dari efektifitas partisipasi politik rakyatnya. Dalam model populis, dikatakan oleh Huntington dan Nelson bahwa partisipasi politik rakyat akan meningkat, pemerataan ekonomi secara masif yang berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Terkait dengan partisipasi politik yang meningkat, sejak runtuhnya pemerintahan orde baru, partisipasi politik dalam bentuk kegiatan pemilihan,lobbying, kegiatan organisasi, dan tindakan kekerasan memang mengalami banyak peningkatan yang signifikan. Meski dalam bentuk kegiatan pemilihan mengalami tren penurunan. Pemilu 1999 merupakan angka partisipasi tertinggi yang mencapai 93%, namun menurun tahun 2004 menjadi 84% .
Gagasan bahwa warga negara mesti aktif terlibat dalam proses politik ialah jantung teori dan praktik demokrasi. Terdapat asumsi bahwa partisipasi politik berkait erat dengan kemampuan warga bangsa untuk terlibat. Hal ini berarti orang dengan status sosial ekonomi lebih tinggi kemungkinan besar akan menjadi lebih aktif dalam proses politik karena mereka memiliki waktu, uang, dan atau keterampilan kewarganegaraan yang diperlukan untuk itu. Pada kenyataannya, kita memang sering kurang menekankan dimensi motivasi dalam melihat partisipasi politik sehingga kehilangan faktor kritis dengan mengabaikan psikologi partisipasi. Dengan kata lain, kita tahu banyak tentang siapa yang berpartisipasi, tetapi sedikit memberi atensi pada mengapa orang berpartisipasi. Di era informasi digital seperti sekarang ini terdapat kekuatan pendorong yang menopang bentuk-bentuk partisipasi politik baru, yang dalam banyak kasus sangat berbeda dengan bentuk-bentuknya di masa lalu. Teknologi digital menawarkan peluang untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang berorientasi kemasyarakatan, seperti sekadar mengekspresikan rasa suka (dengan simbol like) atau berbagi konten politik, bergabung dengan komunitas politik secara daring, bergabung dalam forum-forum diskusi di dunia maya, yang setiap peserta dapat saling berkontribusi dalam keterlibatan demokratisnya yang lebih dalam. Bagi individu, kegiatan demikian dapat menjadi jalur menuju partisipasi yang lebih nyata dalam realitas politik yang sesungguhnya sebagai warga negara yang baik.
Namun, hal yang lebih sering terjadi di lapangan sekarang ini ialah demokrasi elektoral tak ubahnya laksana pasar politik. Dengan partai politik sebagai perusahaan yang bersaing satu sama lain, berharap untuk mendapatkan hasil dari investasi sosial politik yang telah mereka keluarkan. Transformasi ini tidak perlu dipandang negatif karena kegiatan politik di seluruh dunia semakin spesifik dan profesional. Kontestasi politik dapat menyebabkan lahirnya pemimpin yang tidak di harapkan. Mereka selalu menghitung pengembalian investasi politik dan ekonomi yang telah dikeluarkan, Kemampuan menggunakan politik untuk meningkatkan kekayaan tidak terbatas hanya pada pihak yang berkuasa. Seorang aktivis di politik, apakah yang bersangkutan menang pemilu atau tidak, mendapat kesempatan untuk terhubung dengan politisi lain dan birokrat. Seorang pemimpin yang cerdas akan menggunakan ini sebagai modal sosial dan mengubahnya menjadi sumber daya yang dapat digunakan mendapatkan sejumlah uang tunai, properti atau goodwill semata-mata yang akan digunakannya di kemudian hari. Sayangnya, politisi yang menginvestasikan waktu dan tenaga tanpa pengembalian nyata dianggap sebagai kegagalan dalam profesi politik sekarang ini . Dalam situasi politik demikian, tidak dapat dipungkiri terjadi politik uang di mana-mana. Politik transaksional mewabah. Oleh karenanya, jalan politik kini banyak dianggap oleh kalangan aktivisnya sebagai jalan pintas menuju kesejahteraan material. Jual-beli suara seolah telah sedemikian membudaya, bukan hanya di republik ini, melainkan juga di berbagai belahan dunia lainnya. Motif ekonomi menjadi sedemikian terlihat dalam berbagai dinamika politik kebangsaan. Idealnya partisipasi politik didasari niat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Keterlibatan seseorang ke dalam aktivitas politik dilandasi keinginan untuk dapat ikut serta melayani masyarakatnya secara lebih baik. Namun, pada kenyataannya di beberapa negara berkembang, kini tidak sedikit partisipasi politik dilakukan seperti bisnis biasa. Di tangan mereka, politik telah menjadi aktivitas bisnis. saya meyakini, seperti generasi milenial yang diminta pak Presiden untuk membantu bukanlah tipe anak-anak pemburu rente. Secara ekonomi, mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri. harapannya partisipasi politik yang semula diniatkan sebagai lahan pengabdian jangan sampai berubah menjadi ‘pekerjaan’ baru, yang menjanjikan kesejahteraan pribadi dan golongan.

Resensi

Miriam Budiardjo: Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, 2008.
Studi klasik mengenai partisipasi politik oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam karya penelitiannya No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries.
Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai.Jakarta: Gramedia, 1982,
Richard Robison, Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia. Depok: Komunitas Bambu, 2012, hlm. 84-85.
Lucian W. Pye dalam Afan Gaffar, Beberapa Aspek Pembangunan Politik: Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Rajawali, 1983,
Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
Saiful Mujani, dkk., Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih Dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru.
Drs sindung haryanto, sosiologi ekonomi ,AR RUZZ media 2011.
Perludem, mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu,2014.

 

*bili ,S.I.P

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *