KONFLIK LAHAN ANTARA PTPN DENGAN FPI ,BUKAN PERTAMA KALI TERJADI

Nasional

Status tanah Markas FPI di Megamendung Bogor mulai dibongkar dan ternyata ilegal. Beredar Surat Somasi dari PTPN VIII tanggal 18 Desember 2020 yang meminta menyerahkan kembali tanah tersebut kepada negara. Soal tanah yang dipakai Markas FPI di Megamendung bermasalah bukan informasi baru, tapi sudah lama. Sejak tahun 2017 sudah banyak yang mempertanyakan status tanah itu. Bahkan sudah ada laporan polisi. Tapi sayangnya belum ada tindak lanjutnya.

Tanah yang dikuasai Rizieq itu luasnya mencapai 30,91 hektar terletak di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, yang diduduki tanpa izin dan tanpa persetujuan sejak tahun 2013 padahal tanah itu aset PTPN VIII seperti yang termaktub dalam surat PTPN VIII itu. Sejak tahun 2017 sudah ada keterangan resmi dari Camat Megamendung kalau tanah yang dikuasai Rizieq dan FPI itu milik PTPN VIII. “Itu lahan negara. Kewenangannya PTPN VIII Gunung Mas,” kata Camat Megamendung Hadijana dahulu  pada Januari 2017 ,Demikian pula kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor AW Ganjar “Lahan Rizieq di Megamendung Tak Terdaftar di Kantor Pertanahan Bogor” Januari 2017

PT Perkebunan Nusantara VII atau PTPN telah mengajukan surat somasi untuk Front Pembela Islam (FPI) terkait keberadaan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah FPI di Megamendung, Bogor. PTPN menyebut pondok tersebut berdiri di lahan PTPN VIII. Bahkan surat somasi diberikan kepada seluruh pihak yang menempati tanah PTPN VIII di kawasan perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor. “Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Perkebunan Nusantara VIII telah pembuatan surat somasi kepada seluruh okupan di wilayah perkebunan Gunung Mas, Puncak,” ujar Sekretaris Perusahaan PTPN Naning DT, Kamis, 24 Desember 2020.

Konflik antara PTPN dengan Front Pembela Islam ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi.  Konflik itu menunjukkan bahwa sejak awal berdirinya Markaz Syariah FPI pada 2015, pembangunannya telah diwarnai sejumlah masalah. Melansir beberapa laporan, lahan yang kini dikuasai Markaz Syariah sebelumnya merupakan lahan PTPN yang diserobot penduduk sekitar. Hingga 1998, seluruh area Gunung Mas masih dikuasai PTPN.

Setelah reformasi, sejumlah area ditempati masyarakat secara ilegal. Dari 1.623 hektare lahan milik PTPN di sana, yang diserobot mencapai 352 hektare. “Tapi di BPN sertifikatnya masih atas nama PTPN,” kata Gunara, Direktur Manajemen Aset PTPN VIII saat itu. Para penggarap ilegal itu kemudian menjual lagi lahan melalui calo tanah kepada orang Bogor dan Jakarta yang ingin bangun vila di sana. Sebenarnya, Markaz Syariah pernah mengurus sertifikat lahan di Megamendung ke Badan Pertanahan Nasional. Namun upaya itu gagal karena lahan masih tercatat atas nama PTPN.

Pada 21 Mei 2013, Markaz Syariah FPI menyurati PTPN untuk meminta hak guna lahan seluas 33 hektar dengan dalih corporate social responsibility (CSR). Namun permohonan atas nama CSR itu tak digubris PTPN. Markaz Syariah kembali menyurati PTPN pada April 2014. Kali ini mereka mengajukan proposal baru. Persil yang diminta kali ini bukan lagi 33 hektar melainkan 40 hektare. Namun PTPN tetap tak merespons permintaan itu. Pada 1 April 2016, Markaz Syariah kembali mencoba usahanya. Kali ini mereka memberi tahu PTPN bahwa mereka telah mengambil alih lahan garapan masyarakat seluas 50 hektar di Afdeling Cikopo Selatan. Dalam suratnya, Markaz Syariah FPI mengabari bahwa mereka telah membangun pembangkit listrik 157 ribu watt untuk menerangi pesantren, mendirikan sejumlah bangunan di kompleks pesantren, dan mengaspal jalan sepanjang 7 kilometer dengan lebar 6 meter. Semua surat diteken oleh Rizieq Shihab selaku pengasuh pesantren.

Eks Direktur Manajemen Aset PTPN VIII Gunara menerangkan lahan yang dimanfaatkan Markaz Syariah adalah milik PTPN yang diserobot penduduk sekitar. Seluruh area Gunung Mas masih dikuasai PTPN hingga 1998. Sayangnya, sejumlah area ditempati masyarakat secara ilegal setelah reformasi. Dari 1.623 hektare lahan milik PTPN, yang diserobot mencapai 352 hektare. “Tapi di BPN (Badan Pertanahan Nasional) sertifikatnya masih atas nama PTPN,” kata Gunara, Kini PTPN VIII mempersoalkan penggunaan fisik tanah hak guna usaha (HGU) oleh Markaz Syariah FPI. Beredar surat somasi yang menyebutkan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah

 

 

berbagai masalah yang menjerat Reizieq shihab

 

FPI di Megamendung, Kabupaten Bogor seluas kurang lebih 30,91 hektare didirikan tanpa izin PTPN VIII. Dalam surat juga dijelaskan lahan tersebut merupakan aset PTPN VIII berdasarkan sertifikat HGU Nomor 299 tertanggal 4 Juli 2008. Sekretaris Perusahaan PTPN VIII Naning DT membenarkan telah melayangkan surat somasi kepada pimpinan pondok pesantren. “Markaz Syariah milik pimpinan FPI memang benar ada di areal sah milik kami,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya kepada media kemaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *